Pembahasan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) 1 CPNS 2019

Penjelasan singkat mengenai soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Berdasarkan Permenpan nomor 23 Tahun 2019, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

• Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
• Integritas, dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai suatu kesatuan’
• Bela Negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
• Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
• Bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berikut ini adalah pembahasan dari soal-soal tes wawasan kebangsaan (TWK) 1 untuk CPNS 2019

Soal No : 1 

Yang merumuskan pancasila adalah

A. MPR RI
B. KNIP
C. PPKI
D. BPUPKI
E. DPR-GR

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – BPUPKI (D)

BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung “Chuo Sangi In.Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Soal No : 2 

Yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah…

A. Moh. Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno
B. Moh. Yamin, Ir. Soekarno, dan Mr. Ahmad Soebardjo
C. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Soebardjo

D. Moh. Yamin, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo

E. Moh. Yamin, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta.

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Moh. Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno (A)

Sidang BPUPKI dilaksanakan selama 4 hari yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut:

• Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.
• Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
• Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Pancasila”, yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Soal No : 3 

Pancasila secara sah menjadi dasar negara Indonesia sejak…

A. 1 Juni 1945

B. 1 Oktober 1945

C. 17 Agustus 1945

D. 18 Agustus 1945

E. 16 Agustus 1945 

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – 18 Agustus 1945 (D)

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya “Pancasila”. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. 

Selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Ir. Soekarno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Ir. Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945.

Soal No : 4 

Hari lahirnya pancasila diperingati setiap tanggal…

A. 1 Juni

B. 1 Oktober

C. 17 Agustus

D. 18 Agustus

E. 30 September

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – 1 Juni (A)

1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pancasila”, masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu: 

1. Sosionasionalisme
2. Sosiodemokrasi
3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “Ekasila” (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka “satu-kesatuan”, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Soal No : 5 

BPUPKI dibentuk pada tanggal

A. 1 Juni 1945

B. 1 Maret 1945

C. 1 Agustus 1945

D. 17 Agustus 1945

E. 18 Agustus 1945

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – 1 Maret 1945 (B)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. pada 1 Maret 1945.

Soal No : 6 

Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah direncanakan sejak kependudukan…

A. Inggris

B. Jepang

C. Spanyol

D. Belanda

E. Portugis

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Jepang (B)

Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam kependudukan bala tantara Jepang yang diawali dari pembentukan BPUPKI secara resmi pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang).

BPUPKI bersidang untuk pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Soal No : 7 

Perencanaan pembuatan UUD 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI selama

A. Satu masa

B. Dua masa

C. Tiga masa

D. Empat masa

E. Lima masa

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Dua masa (B)

Masa perencanaan UUD ini dilakukan menjadi dua masa yaitu pada masa sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 sedangkan masa kedua yaitu pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945.

Soal No : 8 

Yang bertugas merencanakan UUD 1945 adalah…

A. Panitia sembilan

B. Panitia kecil

C. BPUPKI

D. PKKI

E. MPR

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Panitia kecil (B)

Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
6. Haji Agus Salim (anggota)
7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Soal No : 9 

Panitia sembilan diketuai oleh…

A. Mr. Ahmad Soebardjo

B. HOS Cokro Aminoto

C. Drs. Moh. Hatta

D. Moh. Yamin

E. Ir. Soekarno

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Ir. Soekarno (E)

Panitia Sembilan adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
4. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
5. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
6. H. Agus Salim (anggota)
7. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
8. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
9. Mr. Mohammad Yamin (anggota)

Soal No : 10

Panitia kecil terdiri dari tujuh orang yang diketuai oleh…

A. H. Agus Salim

B. Mr. A. Maramis

C. Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H.

D. Mr. Wongsonegoro

E. Mr. R. Pandji Singgih

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H. (C)

Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang.

Soal No : 11 

Indonesia dijajah Belanda selama…

A. 350 tahun

B. 35 tahun

C. 3,5 tahun

D. 350 bulan

E. 3,5 bulan

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – 350 tahun (A)

Indonesia diduduki oleh pemerintah Belanda selama 350 tahun.

Soal No : 12 

Sebutan nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan…

A. Sriwijaya

B. Singasari

C. Majapahit

D. Tarumanegara

E. Mataram hindu

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Majapahit (C)

Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatra sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit.

Dalam konsep kenegaraan Jawa pada abad ke-13 hingga ke-15, raja adalah “Raja-Dewa”: raja yang memerintah adalah juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit dapat dipakai sebagai teladan. Negara dibagi menjadi tiga bagian wilayah:

• Negara Agung merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah.
• Mancanegara adalah daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di “daerah perbatasan”. Dilihat dari sudut pandang ini, Madura dan Bali adalah daerah “mancanegara”. Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah “mancanegara”.
• Nusantara, yang berarti “pulau lain” (di luar Jawa) adalah daerah di luar pengaruh budaya Jawa tetapi masih diklaim sebagai daerah taklukan: para penguasanya harus membayar upeti.

Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah “Nusantara”, yang pada masa sekarang dapat dikatakan mencakup sebagian besar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, sebagian Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Secara morfologi, kata ini adalah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuno nusa (“pulau”) dan antara (lain/seberang).

Soal No : 13 

Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu indus dan nesos yang berarti…

A. Hindia dan pulau-pulau

B. India dan pulau-pulau

C. India dan samudra

D. Hindia dan pulau

E. India dan pulau

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – India dan pulau-pulau (B)

Indonesia berasal dari Bahasa latin yaitu indus dan nesos yang berarti india dan pulau—pulau.

Soal No : 14 

Cikal bakal negara indonesia adalah kerajaan…

A. Mataram hindu

B. Tarumanegara

C. Majapahit

D. Singasari

E. Sriwijaya

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Majapahit (C)

Cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar dan berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Patih Gajah Mada.

Soal No : 15 

Negara-negara berikut ini pernah menjajah Bangsa Indonesia, kecuali…

A. Spanyol

B. Portugis

C. Belanda

D. Jepang

E. Amerika

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Amerika (E)

Negara-negara berikut ini pernah menjajah Indonesia 

1. Portugis (1509-1595 M)
2. Spanyol (1521-1692 M)
3. Belanda (1602-1942 M)
4. Perancis (1806-1811 M)
5. Inggris (1811-1816 M)
6. Jepang (1942-1945 M)

Soal No : 16 

Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada kitab…

A. Bhismaparwa

B. Mahabarata

C. Ramayana

D. Sutasoma

E. Adparwa

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Sutasoma (D)

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Diterjemahkan per kata, kata bhinneka berarti “beraneka ragam”. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kata ika berarti “itu”. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.

Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.

Soal No : 17 

Pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan kepada…

A. Antara agama buddha (jina) dan hindu (syiwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis

B. Antara aliran kepercayaan dan agama hindu dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis

C. Antara aliran kepercayaan dan agama buddha dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis

D. Masyarakat dapat hidup dengan berdampingan

E. Masyarakat dapat hidup dengan sejahtera

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Antara agama buddha (jina) dan hindu (syiwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis (A)

Pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan kepada antara agama Buddha (Jina) dan Hindu (Syiwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis.

Soal No : 18 

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu…

A. Ir. Soekarno, Moh. Yamin, dan Drs. Moh. Hatta

B. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan I Gusti Bagus Sugriwo

C. Ir. Soekarno, Moh. Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwo

D. Moh. Yamin, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo

E. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Ir. Soekarno, Moh. Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwo (C)

Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 2,5 bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia(Kusuma R.M. A.B, 2004). Bahkan Bung Hatta sendiri mengemukakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan ciptaan Bung Karno pasca Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika mendesain Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika disisipkan ke dalamnya.

Soal No : 19 

Secara resmi lambang Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang kabinet Indonesia Serikat pada tanggal…

A. 11 Februari 1950

B. 11 Maret 1950

C. 11 April 1950

D. 11 Juni 1950

E. 11 Juli 1950

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – 11 Februari 1950 (A)

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

Lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan di undang – undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara.

Soal No : 20 

Yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar memakai Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah…

A. Sukarni

B. Moh. Yamin

C. Sultan Hamid II

D. Drs. Moh. Hatta

E. Mr. Ahmad Soebardjo

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Moh. Yamin (B)

Yang mengusulkan kepada presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Moh. Yamin.

Soal No : 21 

Lembaga negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai lembaga eksekutif adalah…

A. MPR

B. DPR

C. Presiden

D. Mahkamah Agung

E. Mahkamah Konstitusi

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Presiden (C)

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan.

Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Soal No : 22 

Dibawah ini yang merupakan tugas dan wewenang pemerintah pusat adalah…

A. Agama

B. Kesehatan

C. Pendidikan

D. Kebijakan perimbangan

E. Sosial budaya

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Agama (A)

Berdasarkan Undang-Undang no. 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang pemerintah pusat meliputi

1. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri
2. Mengatur Bidang Pertahanan Nasional
3. Mengatur Bidang Keamanan Nasional
4. Mengatur Jalannya Proses yang Berkaitan Dengan Kehakiman
5. Mengatur Kebijakan Moneter dan Fiskal Nasional
6. Mengatur Kebijakan yang Berkaitan Dengan Agama

Soal No : 23 

Negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang memiliki kedudukan tertinggi adalah…

A. Pancasila
B. Perpu
C. PP
D. UUD 1945
E. Perda

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – UUD 1945 (D)

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Soal No : 24 

Pancasila mengandung nilai materiil, nilai vital, dan nilai kerohanian. Merupakan nilai-nilai dalam Pancasila menurut…

A. Ir. Soekarno

B. Prof. Dr. Soepomo

C. Prof. Notonagoro

D. Mohammad Yamin

E. Mohammad Hatta

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Prof. Notonagoro (C)

Menurut Prof. Notonagoro, Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai materiil, nilai vital, dan nilai kerohanian.

• Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
• Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
• Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi : nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia; nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia; nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa) manusia; nilai religius (agama) yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Soal No : 25 

Rumusan pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam…

A. Petisi soekarno

B. Piagam Jakarta

C. Makluan BPUPKI

D. Perjanjian Bandung

E. Teks Proklamasi

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Piagam Jakarta (B)

Rumusan dasar Pancasila dibuat berdasarkan piagam Jakarta yang berisi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Soal No : 26 

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang ada di Negara Republik Indonesia. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah

A. Memutus pembubaran partai politik

B. Menguji UU terhadap UUD ’45

C. Memutuskan sengketa antar lembaga negara

D. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding

E. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding (D)

Mahkamah Agung memiliki wewenang:

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

Soal No : 27 

Perhatikan data berikut!

1. Eksekutif

2. Aspiratif

3. Yudikatif

4. Dedikatif

5. Legislatif

Yang termasuk Lembaga pemerintahan di Indonesia adalah nomor…

A. 1, 2, dan 4

B. 1, 3, dan 5

C. 1, 4, dan 5

D. 2, 3, dan 4

E. 2, 3, dan 5

E. 2, 3, dan 4

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – 1, 3, dan 5 (B)

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :

• Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
• Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
• Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) .

Soal No : 28 

Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah disebut…

A. Hak menyatakan pendapat

B. Hak konsolidasi

C. Hak interpretasi

D. Hak angket

E. Hak imunitas

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – Hak angket (D)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

• kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
• tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
• dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Soal No : 29 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14, presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari…

A. MPR

B. DPR

C. Mahkamah Agung

D. Mahkamah Konstitusi

E. DPD

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – DPR (B)

Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (“MA”) atau Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), yang berbunyi:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dahulu sebelum amandemen UUD 1945, grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti menjadi hak absolut Presiden. Setelah amandemen, pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti oleh presiden harus dengan pertimbangan MA atau DPR. Ketentuan tersebut diubah dengan tujuan untuk peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.

Soal No : 30 

Hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang diatur dalam UUD 1945 pasal

A. 13

B. 23B

C. 21

D. 29

E. 30

Pembahasan

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan – 21 (C)

Isi UUD 1945 untuk:

Pasal 13

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** )
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.** )