Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Perjuangan Fisik

Kemerdekaan bukan hanya terjadi di Jakarta. Perebutan kekuasaan di beberapa daerah bahkan terjadi dengan bentrokan fisik maupun dengan konfrontasi senjata.

Di Yogyakarta, terjadi aksi pemogokan pegawai perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi.

Massa memaksa orang-orang Jepang untuk menyerahkan semua kantor perusahaan mereka kepada Indonesia.

Sehari setelah itu, pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan Republik Indonesia.

Di Bandung, dilakukan upaya merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel).

Upaya tersebut terus berlangsung hingga kedatangan pasukan Serikat di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945.

Di Aceh, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada tanggal 6 Oktober 1945.

Namun pada tanggal 12 Oktober 1945, Jepang memanggil para pemimpin gerakan itu dan menyatakan bahwa walaupun Jepang telah kalah, semua kegiatan pendirian organisasi dan perkumpulan harus meminta izin kepada Jepang.

Bila hal itu tidak dilakukan maka perkumpulan itu akan dibubarkan. Hal itu memicu pertentangan dari para pemuda dan masyarakat.

Akhirnya perlawanan mereka meluas dengan dilakukannya perebutan kantor-kantor Jepang dan pelucutan senjata militer Jepang.

Di Surabaya, banyak berdiri Laskar rakyat dan BKR yang sangat bersemangat dalam rangka Kemerdekaan Indonesia dan usaha untuk mempertahankannya.

Perjuangan Diplomasi

1) Perjanjian Linggarjati

Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia. Tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia— Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn.

Indonesia diwakili oleh Kabinet Sjahrir III yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan tiga anggota (Mohammad Roem, Susanto Tirtoprodjo, dan AK Gani).

Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Schermenhorn dengan anggota Max Van Poll, F de Boer, dan HJ Van Mook.

Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulaitanggal 1 1 November 1946. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:

• Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
• Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
• Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
• Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/ Persemakmuran Indonesia— Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena dianggap bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara.

2) Perjanjian Roem-Roijen

Perjanjian Roem-Roijen atau dikenal dengan istilah Perjanjian Roem Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Batavia.

Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan J. H. van Roijen. Hasil perjanjian ini:

• Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya.
• Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar.
• Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
• Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

Tanggal 6 Juli, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke ibukota Yogyakarta. Tanggal 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem- van Roijen.

Pada 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa (11 Agustus) dan Sumatera (15 Agustus).

3) Perjanjian Renville

Ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Isi pokok perjanjian:

• Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat.
• RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
• Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
• Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
• Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
• Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) dalam pembentukan Konstituante RIS.
• Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.

Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

4) Konfrensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November. Isi dari perjanjian ini:

• Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
• Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
• Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
• Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
• Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.
• Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.